TUGAS 4 SOFT KILL '' Etika Profesi# ''

EFEK BUDAYA DI SUATU TEMPAT TERHADAP KULTUR BEKERJA DAN PERAN PEMERINTAH SETEMPAT MENGATURNYA

Pengertian Budaya

                Menurut Kathy S. Stolley, budaya merupakan sebuah konsep yang luas. Bagi kalangan sosiolog, budaya terbangun dari seluruh gagasan (ide), keyakinan, perilaku, dan produk-produk yang dihasilkan secara bersama, dan menentukan cara hidup suatu kelompok. Budaya meliputi semua yang dikreasi dan dimiliki manusia tatkala mereka saling berinteraksi.

Budaya membentuk cara bagaimana orang melihat dunia. Ia berpengaruh atas bagaimana kita berpikir, bertindak, yang dijunjung tinggi, berbicara, organisasi-organisasi yang dibentuk, ritual yang diselenggarakan, hukum yang dibuat, apa dan bagaimana yang kita sembah, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, dan apa yang kita sebut sebagai buruk atau Baik

Pengertian Budaya Organisasi Perusahaan (CORPORATE CULTURE)

Dalam kehidupan masyarakat sehari-hari tidak terlepas dari ikatan budaya yang diciptakan. Ikatan budaya tercipta oleh masyarakat yang bersangkutan, baik dalam keluarga, organisasi, bisnis maupun bangsa. Budaya membedakan masyarakat satu dengan yang lain dalam cara berinteraksi dan bertindak menyelesaikan suatu pekerjaan. Budaya mengikat anggota kelompok masyarakat menjadi satu kesatuan pandangan yang menciptakan keseragaman berperilaku atau bertindak. Seiring dengan bergulirnya waktu, budaya pasti terbentuk dalam organisasi dan dapat pula dirasakan manfaatnya dalam memberi kontribusi bagi efektivitas organisasi secara keseluruhan. Budaya organisasi berkaitan erat dengan pemeberdayaan karyawan (employee empowerement) disuatu perusahaan. Semakin kuat budaya organisasi, semakin besar dorongan para karyawan untuk maju bersama dengan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, pengenalan, penciptaan, dan pengembangan budaya organisasi dalam suatu perusahaan mutlak diperlukan dalam rangka membangun perusahaan yang efektif dan efisien sesuai dengan misi dan visi yang hendak dicapai. Dengan demikian antara budaya organisasi dan budaya perusahaan saling terkait karena kedua-keduanya ada kesamaan, meskipun dalam budaya perusahaan terdapat hal-hal khusus seperi gaya manajemen dan sistem manajemen dan sebagainya, namun semuanya masih tetap dalam rangkaian budaya organisasi Budaya perusahaan adalah aturan main yang ada dalam perusahaan yang akan menjadi pegangan dari SDMnya dalam menjalankan kewajibannya dan nilai-nilai untuk berprilaku di dalam organisasi tersebut.

BUDAYA KERJA DALAM SUATU PERUSAHAAN

Budaya adalah satu set nilai, penuntun, kepercayaan, pengertian, norma, falsafah, etika, dan cara berpikir. Budaya yang ada di suatu lingkungan, sangat besar pengaruhnya terhadap pembentukan pribadi yang berada di dalam lingkungan tersebut. Setiap lingkungan tempat tinggal memiliki budaya yang dibuat oleh nenek moyang dan diturunkan secara turun temurun dari generasi ke generasi untuk dianut dan dilestarikan bersama. Perusahaan adalah sebuah lembaga yang terdiri dari banyak karyawan yang merupakan individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda, yaitu lingkungan, agama, pendidikan, dll. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perusahaan terdiri dari individu dengan kultur bawaan yang berbeda-beda.

Pada umumnya perusahaan-perusahaan dunia yang sukses adalah perusahaan yang memiliki budaya kerja yang kuat. Terlepas dari nilai-nilai positif dan luhur yang terkandung dalam budaya yang berlaku, maksud budaya kerja yang kuat adalah seluruh komponen perusahaan mengamalkan nilai atau norma yang telah ditetapkan bersama sebagai sebuah budaya dengan komitmen yang tinggi, tanpa terkecuali. Namun ketiadaan kata atau kalimat yang menegaskan mengenai budaya yang dianut perusahaan, menyulitkan para karyawan memahami budaya perusahaan. Untuk itu perlu adanya sebuah pernyataan yang merupakan manifestasi dari budaya perusahaan yang mengungkapkan secara garis besar dalam pengertian spesifik mengenai tujuan perusahaan, dan cara-cara yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengungkapan budaya perusahaan ke dalam sebuah pernyataan dapat dilakukan melalui perumusan pernyataan visi dan misi. Hanya dengan kalimat singkat, pernyataan visi dan misi dapat menyiratkan nilai, etika, prinsip, tujuan, dan strategi perusahaan. Menuliskan pernyataan visi dan misi perusahaan adalah cara yang paling efektif untuk memastikan bahwa semua karyawan dapat memahami budaya perusahaan dan mengimplementasikannya ke dalam usaha-usaha pencapaian tujuan perusahaan.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh pakar Harvard Business School, yaitu Prof. DR. John Kottler dan Prof. DR. Janes Heskett, ternyata terdapat korelasi positif di antara penerapan budaya perusahaan dengan prestasi bisnis yang dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Hal ini menunjukkan bahwa budaya perusahaan memiliki peranan penting dalam membangun prestasi dan produktivitas kerja para karyawan sehingga mengarahkan perusahaan kepada keberhasilan. Jadi sudah saatnya Anda menetapkan komitmen terhadap penerapan budaya perusahaan.

Pengaruh Budaya Dalam Lingkungan Pemerintahan

Pada hakikatnya, kebudayaan yang hidup dan melekat pada jiwa suatu bangsa, sudah layak dan sepantasnya menjadi sebuah kebanggan yang dirasakan dan dimiliki bersama oleh seluruh insan yang bernaung di dalam bangsa itu sendiri. Budaya hadir sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dilestarikan bersama serta sebagai sesuatu yang mepersatukan.

Budaya merupakan nilai-nilai kehidupan yang tumbuh dan berkembang di suatu masyarakat. Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai mahluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterprestasikan lingkungan dan pengalamannya serta menjadi landasan bagi tingkah lakunya. Dengan demikian, kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dimiliki oleh manusia dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah lakunya.

Pengaruh budaya sangat alami dan otomatis, sehingga pengaruhnya terhadap perilaku sering diterima begitu saja. Ketika kita ditanya mengapa kita melakukan sesuatu, maka kita akan menjawab secara spontanitas, “ya karena memang sudah seharusnya begitu”. Jawaban ini berupa jawaban otomatis yang menunjukkan atas pengaruh budaya dalam perilaku sehari-hari. Ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang memiliki budaya, nilai dan kepercayaan yang berbeda dengan kita, barulah menyadari bagaimana budaya tersebut telah membentuk perilaku. Kemudian akan muncul apresiasi terhadap budaya sendiri di saat berhadapan dengan budaya yang berbeda.

Davis (1992:46) berpendapat bahwa orang-orang belajar bergantung pada budaya. Budaya memberikan stabilitas dan jaminan bagi mereka, karena dapat memahami hal-hal yang sedang terjadi dalam masyarakat dan mengetahui caa menggapainya.

Kemudian kaitan dan pengaruhnya terhadap pemerintahan adalah ternyata budaya dapat memudahkan aparatur pemerintahan dalam memahami masyarakat yang dipimpinnya. Dengan memahami masyarakat melalui sudut pandang kebudayaannya, maka dapat ditemukan cara-cara atau strategi-strategi yang efektif dan efisien dalam upaya pengelolaan masyarakat untuk membangun hubungan baik antara masyarakat dan pemerintahan yang memiliki tanggung jawab tertentu terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Keragaman Sosial Budaya

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman sosial budaya. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik dan 1300an suku bangsa yang tersebar dari ujung pulau Sumatera sampai ujung pulau Papua.  Keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia meliputi keragaman bahasa, tarian daerah, pakaian daerah, rumah adat, seni daerah dsb. Saking banyaknya,  pemerintah kita bahkan sempat kecolongan tidak mendata salah satu keanekaragaman sosial budaya kita sehingga akhirnya diklaim oleh negara lain.

Keragaman Sosial Budaya di Negara

Hal-hal berikut adalah yang akan terjadi jika kita sebagai masyarakat Indonesia tidak bisa mengelola keragaman sosial budaya yang ada di negara kita sendiri dengan baik:

·         Diklaim sebagai budaya dari negara lain.

·         Dilupakan anak-anak generasi yang baru.

·         Bahasa dapat punah karena penuturnya tidak ada lagi.

·         Kehilangan identitas daerah.

·         Gelar kaya akan budaya tidak layak lagi untuk disandang.

Sebagai warga negara Indonesia, pastinya kita berkeinginan untuk terus menjaga dan melestarikan kekayaan budaya kita.  Tapi yang harus kita sadari adalah masyarakat tidak bisa melakukannya sendiri. Tentunya bukan hal yang mudah untuk mengelola keragaman sosial budaya ini. Jangan sampai ada kemunculan unsur-unsur perubahan sosial budaya. Perlu ada peran aktif baik dari masyarakat maupun dari pemerintah untuk bisa mengelola keragaman sosial budaya ini agar tetap terpelihara. Yang ditakutkan adalah terjadinya perubahan sosial budaya sebagai efek dari globalisasi. Anak-anak generasi milenial yang lebih bangga jika bisa berbahasa asing dari pada menggunakan bahasa daerah adalah salah satu contoh perubahan sosial budaya. Orang yang paling tepat yang berkewajiban untuk mengelola keragaman sosial budaya di tiap-tiap daerah di Indonesia tentu saja adalah pemerintah daerah.

Kita tidak bisa mengharapkan pemerintah pusat untuk menghandle seluruh keragaman sosial budaya yang ada. Pemerintah daerah yang terjun langsung ke masyarakat sedangkan pemerintah pusat cukup memantau dan mengarahkan. Apa saja peran pemerintah daerah dalam mengelola keragaman sosial budaya? Mari kita simak penjelasan dibawah ini:

1. Sebagai penggerak

Pemerintah berperan sebagai penggerak atau motor yang akan mengarahkan masyarakat dalam mengambil keputusan terkait pengelolan keragaman sosial budaya. Hal ini membuat pemerintah daerah dilarang duduk manis saja ketika ada usulan dari masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian budaya. Pemerintah daerah sebagai penggerak juga berarti dalam mengelola keragaman sosial budaya pemerintah yang mengambil peran paling besar dibanding masyarakat.

2. Mengambil inisiatif

Yang dimaksud dengan mengambil inisiatif adalah pemerintah harus selalu siap dengan ide-ide baru dalam mengelola keragaman budayanya. Bahasa kasarnya, jangan sampai rakyat duluan yang mengambil tindakan. Memang akan sangat baik jika muncul inisiatif dari masyarakat untuk melakukan pengelolaan budaya lewat cara-cara yang kreatif, namun hal itu merupakan peran dari pemerintah daerah.

Adanya upaya untuk melestarikan keragaman sosial budaya di suatu daerah bisa menjadi faktor penghambat perubahan sosial budaya. Masyarakat cukup menyalurkan aspirasinya dan pemerintah yang akan membantu merealisasikan.

3.Sebagai Jembatan Ke Dunia Internasional

Tentu saja upaya mempromosikan kekayaan budaya di suatu daerah baik dalam negeri maupun luar negeri wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Misalnya suatu daerah hendak mengadakan festival budaya atau pawai yang nantinya akan menampilkan tarian daerah maupun produk-produk kesenian daerah. Pemerintah daerah yang kiranya menargetkan jumlah turis baik yang dari dalam maupun luar negeri yang akan hadir dengan mempromosikan acara tersebut semaksimal mungkin.

Kedatangan turis tentunya punya manfaat yang baik bagi suatu daerah. Turis tersebut bisa mempelajari kebudayaan daerah sehingga kebudayaan daerah yang dikunjunginya bisa semakin banyak diketahui orang. Selain itu biaya hidup pendatang di suatu daerah juga bisa menambah pemasukan dalam pendapatan daerah.

4. Sumber Modal

Masyarakat harusnya tidak perlu cemas ketika membutuhkan dana saat hendak mengadakan kegiatan atau membentuk organisasi yang berhubungan dengan pelestarian budaya. Uang adalah salah satu contoh kebutuhan pokok dari suatu organisasi. Kegiatan seperti pentas seni, lomba tarian daerah, lomba pidato bahasa daerah atau sanggar seni yang mengajarkan kebudayaan daerah kepada anggotanya. Sudah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk ambil bagian paling banyak dalam pengelolaan keragaman sosial budaya di daerahnya sehingga memberikan dana untuk kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut tentu bukan masalah besar.

5. Menyusun perundang-undangan 

Dengan adanya perundang-undangan atau hukum yang jelas mengenai peran pemerintah daerah dalam mengelola keragaman sosial budaya di suatu daerah, masyarakat tentu tidak akan salah melangkah. Aturan-aturan yang mengatur mengenai apa saja yangBOLEH dan tidak boleh dilakukan terkait pengelolaan kebudayaan di suatu daerah pastinya akan membuat masyarakat semakin terarah. Contoh perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan kebudayaan yaitu UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dengan adanya peraturan ini diharapkan agar masyarakat Indonesia dapat sejalan dalam tujuan pengendalian sosial budaya dan pelestariannya.

6. Memberikan Dukungan Penuh

 Pemerintah dalam pengelolaan kebudayaan tidak boleh setengah-setengah. Ketika ada masyarakatnya yang mengusulkan kegiatan bertema kebudayaan yang mungkin belum tersusun dengan benar, pemerintah tidak boleh langsung asal menolak usulan tersebut. Beruntung jika masyarakat punya kemauan untuk melestarikan kebudayaannya dengan berbagai cara, namun hal tersebut tentu harus tetap dipandu atau diarahkan oleh pemerintah daerah.

Bagaiman bentuk dukungan penuh yang dimaksud? Tentu saja dengan memfasilitasi sarana prasarananya, memberikan ruang untuk berkarya, menyediakan dana untuk kegiatan kebudayaan, dan tidak menolak siapapun yang ingin mengambil bagian dalam pengelolaan kebudayaan daerah dengan tujuan melestarikan dan menjaga agar tetap eksis dalam terpaan kemajuan global.

7. Melakukan Pendataan

Kita tentunya tidak ingin kebudayaan asli daerah kita diklaim oleh negara tetangga. Untuk itu harus ada pendataan yang tepat dan akurat mengenai apa saja kekayaan budaya yang dimiliki masing-masing daerah di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah daerah mengambil peran penting yaitu melakukan pendataan kekayaan budaya. Pendataan tersebut haruslah lengkap dan secara rinci.

Kita ambil contoh kasus bahasa daerah. Uniknya, di setiap daerah di Indonesia pasti paling tidak ada lebih dari satu bahasa daerah. Pendataan yang dilakukan hendaknya mendata apa saja bahasa daerah tersebut dan berapa banyak penuturnya. Data ini juga akan berguna untuk mengetahui suatu kebudayaan terancam punah atau tidak.

8. Membentuk Kelembagaan

Pemerintah daerah tentu tidak hanya mengurus pengelolaan keanekaragaman sosial budaya di daerahnya, ada juga bidang-bidang lain untuk diperhatikan. Untuk itu, pembentukan suatu lembaga yang akan menghandle segala sesuatu tentang pengelolaan pelestarian kebudayaan di suatu daerah akan sangat membantu peran pemerintah dalam menjalan tugas dan kewajibannya.

Lembaga yang dibentuk tentunya tidakBOLEH asal-asalan, tapi juga harus memiliki ciri-ciri lembaga sosial budaya yang benar. Dengan adanya suatu lembaga yang fokus pada pelestarian budaya disuatu daerah, tentu bidang ini akan semakin diperhatikan dan diketahui secara luas oleh masyarakat.

9. Mengadakan Pentas Seni Secara Ruti

Kegiatan tahunan yang bertujuan untuk mempromosikan kebudayaan daerah baiknya paling tidak menjadi agenda tahunan dari pemerintah daerah. Kegiatan secara rutin tersebut tentunya akan melibatkan masyarakat didalamnya. Hal ini akan membudaya jika dilakukan secara rutin, misalnya acara tahunan, dan pastinya akan menarik pendatang maupun turis yang penasaran dengan acara tahunan suatu daerah.

Selain pentas seni, kegiatan dari organisasi, sanggar, maupun klub-klub yang memfokuskan kegiatannya pada pelestarian kebudayaan juga akan sangat baik jika difasilitasi oleh pemerintah agar lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas.

10. Memaksimalkan Penggunaan Fasilitas Umum

Yang terakhir adalah memaksimalkan penggunaan fasilitas umum sebagai wadah untuk melestarikan kebudayaan. Ada banyak cara dalam mengelola suatu kebudayaan agar tetap terjaga salah satunya lewat pengaplikasian pada tempat-tempat atau benda-benda yang kita temukan setiap hari. Kita ambil contoh corak batik. Jika kita pernah bepergian menggunakan pesawat terbang, tentu kita bisa menemukan bahwa di bandara banyak ditemukan corak batik ditempatkan baik di dinding sebagai wallpaper maupun hiasan-hiasan dalam ruangan. Hal ini merupakan contoh pemaksimalan fasilitas umum sebagai tempat pelestarian kebudayaan dimana kebudayaan di pajang di tempat umum yang banyak dilalui orang, bukan hanya orang dalam negeri tapi juga orang luar negeri.

Tidak hanya di bandara, tempat umum seperti taman kota, stasiun kereta atau terminal bus juga bisa diterapkan konsep yang sama. Itu dia peran pemerintah dalam peran pemerintah dalam mengelola keragaman sosial budaya. Tentu saja pengelolaannya tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan dari masyarakat. Semoga dengan informasi ini dapat membuka wawasan kita bahwa untuk mengelola suatu kekayaan sosial budaya yang diwariskan kepada kita, kita tidak bisa bekerja sendirian.

Sebatang lidi tidak bisa membersihkan halaman rumah dari rumput kering, tapi jika disatukan menjadi sekumpulan lidi yang banyak halaman rumah akan dengan mudah dibersihkan. Dengan saling mendukung dan terjalinnya kerja sama yang baik tentunya keragaman sosial budaya yang menjadi kekayaan bagi negara kita akan terus tetap terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

[1]        https://rizkian.wordpress.com/2012/04/15/peranan-budaya-dalam-perilaku-dan-motivasi-kinerja-anggota-organisasi/

[2]        https://hendikam.wordpress.com/2012/11/28/pengaruh-budaya-terhadap-produktivitas-kerja-karyawan/

[3]        https://badriah27.wordpress.com/2012/11/07/budaya-kerja-etos-kerja/

[4]        http://myirfanberbagi.blogspot.co.id/2016/04/pengaruh-budaya-terhadap-pemerintahan.html

[5]        https://lidamaulida.wordpress.com/2015/11/20/cara-mempertahankan-kebudayaan-indonesia-pada-era-globalisasi-saat-ini/

[6]        https://materiips.com/peran-pemerintah-daerah-dalam-mengelola-keragaman-sosial-budaya

 

Tugas 3 soft Kill ETIKA PROFESI#

Struktur Organisasi Terhadap Keputusan 

Disusun Oleh :

                                                    NAMA               : Chairul Amri Lubis

                                                    NPM                  : 22414313

                                                    KELAS              : 4 IC 02

JURUSAN TEKNIK MESIN

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

UNIVERSITAS GUNADARMA

DEPOK

2018

Struktur organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukan bahwa adanya pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan.

Struktur organisasi adalah suatu susunan atau hubungan antara komponen bagian-bagian dan posisi dalam sebuah organisasi, komponen-komponen yang ada dalam organisasi mempunyai ketergantungan. Sehingga jika terdapat suatu komponen baik maka akan berpengaruh kepada komponen yang lainnya dan tentunya akan berpengaruh juga kepada organisasi tersebut.

Apa yang dimaksud dengan struktur organisasi?

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara setiap bagian maupun posisi yang terdapat pada sebuah organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan operasionalnya dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Struktur organisasi dapat menggambarkan secara jelas pemisahan kegiatan dari pekerjaan antara yang satu dengan kegiatan yang lainnya dan juga bagaimana hubungan antara aktivitas dan fungsi dibatasi. Di dalam struktur organisasi yang baik harus dapat menjelaskan hubungan antara wewenang siapa melapor atau bertanggung jawab kepada siapa, jadi terdapat suatu pertanggungjawaban apa yang akan di kerjakan. Itulah beberapa definisi struktur organisasi.

Fungsi Pengorganisasian

Menetapkan Struktur dan Desain Organisasi

Pengorganisasian, dirumuskan sebagai proses menciptakan struktur sebuah organisasi. Struktur Organisasi, adalah kerangka kerja formal organisasi yang mencerminkan pembagian, pengelompokan dan pengkoordinasian tugas dalam suatu organisasi. Desain Organisasi, adalah pengembangan atau pengubahan struktur suatu organisasi.

Departementalisasi

Departementalisasi sebagai landasan yang digunakan untuk mengelompokan tugas-tugas dan pekerjaan dalam rangka mencapai sasaran organisasi. Setiap organisasi akan memiliki cara khasnya sendiri dalam mengklasifikasikan dan menggolongkan kegiatan kerja. Secara histories salah satu cara yang paling popular untuk menggolongkan kegiatan kerja, adalah menurut fungsi yang dilakukan (departemen fungsional). Kegiatan kerja dapat pula didepartementalisasikan menurut jenis produk yang dihasilkan oleh organisasi tersebut (departementalisasi produk), gambar Departementalisasi Produk.

Sentralisasi dan Desentralisasi

Organisasi tertentu para manajer puncak mengambil semua keputusan dan para manajer tingkat yang lebih rendah hanya melaksanakan petunjuk itu. Pada ekstrim yang lain, pada sejumlah organisasi pengambilan keputusan itu didorong kebawah melalui tingkatan manajemen kepada para manajer yang paling dekat dengan tindakan tersebut. Sentralisasi melukisan sejauh mana pengambilan keputusan itu terkonsentrasi di tingkat-tingkat atas organisasi. Apabila manajemen puncak mengambil keputusan-keputusan penting organisasi tersebut dengan sedikit atau tanpa masukan dari para karyawan tingkat yang lebih rendah maka organisasi itu tersentralisasi.

Sebaliknya semakin karyawan tingkat rendah bisa memberi masukan atau betul-betul diberi kebebasan untuk mengambil keputusan maka perusahan itu makin terdesentralisasi. Pada konsep sentralisasi dan desentralisasi itu bersifat relatif (bukan absolut), dimaksud dengan ini ialah bahwa sebuah organisasi itu tidak pernah sepenuhnya tersentralisasi atau terdesentralisasi.

Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keluarannya bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan.

Definisi Pengambilan Keputusan Menurut Para Ahli :

·         Menurut George R. Terry pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada.

·         Menurut Sondang P. Siagian pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat.

·         Menurut James A. F. Stoner pengambilan keputusan adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan itu adalah  suatu cara yang digunakan untuk memberikan suatu pendapat yang dapat menyelesaikan suatu masalah dengan cara / teknik tertentu agar dapat lebih diterima oleh semua pihak.

Dasar Pengambilan Keputusan 

Menurut George R.Terry dan Brinckloe disebutkan dasar-dasar pendekatan dari pengambilan keputusan yang dapat digunakan yaitu :

1.      Intuisi

Pengambilan keputusan yang didasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Pengambilan keputusan berdasarkan intuisi ini mengandung beberapa keuntungan dan kelemahan.

2.      Pengalaman

Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat diperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Orang yang memiliki banyak pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat keputusan akan tetapi, peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi kini.

3.      Fakta

Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada.

4.      Wewenang

Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang biasanya dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya atau orang yang lebih tinggi kedudukannya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan.

5.      Logika/Rasional

Pengambilan keputusan yang berdasarkan logika ialah suatu studi yang rasional terhadap semuan unsur pada setiap sisi dalam proses pengambilan keputusan. Pada pengambilan keputusan yang berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, logis, lebih transparan, konsisten untuk memaksimumkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat dikatakan mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Pada pengambilan keputusan secara logika terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

·         Kejelasan masalah

·         Orientasi tujuan : kesatuan pengertian tujuan yang ingin dicapai

·         Pengetahuan alternatif : seluruh alternatif diketahui jenisnya dan konsekuensinya

·         Preferensi yang jelas : alternatif bisa diurutkan sesuai criteria

·         Hasil maksimal : pemilihan alternatif terbaik didasarkan atas hasil ekonomis yang maksima.

Jenis Jenis  Keputusan

Jenis keputusan dalam sebuah organisasi dapat digolongkan berdasarkan banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengambil keputusan tersebut, bagian mana organisasi harus dapat melibatkan dalam mengambil keputusan dan pada bagian organisasi mana keputusan tersebut difokuskan.

Secara garis besar jenis keputusan terbagi menjadi dua bagian yaitu :

-. Keputusan Rutin

Keputusan Rutin adalah Keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikannya.

-. Keputusan tidak Rutin

Keputusan tidak Rutin adalah Keputusan yang diambil pada saat-saat khusus dan tidak bersifat rutin.

 FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Menurut John D.Miller dalam Imam Murtono (2009) faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam  menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan adalah: jenis kelamin pria atau wanita, peranan pengambilan keputusan, dan keterbatasan kemampuan.
Dalam pengambilan suatu keputusan individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu nilai individu, kepribadian, dan kecenderungan dalam pengambilan resiko.

Pertama, nilai individu pengambil keputusan merupakan keyakinan dasar yang digunakan seseorang jika ia dihadapkan pada permasalahan dan harus mengambil suatu keputusan. Nilai-nilai ini telah tertanam sejak kecil melalui suatu proses belajar dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Dalam banyak keadaan individu bahkan tidak berfikir untuk menyusun atau menilai keburukan dan lebih ditarik oleh kesempatan untuk menang.

Kedua, kepribadian. Keputusan yang diambil seseorang juga dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kepribadian. Dua variabel utama kepribadian yang berpengaruh terhadap keputusan yang dibuat, seperti ideologi versus kekuasaan dan emosional versus obyektivitas. Beberapa pengambil keputusan memiliki suatu orientasi ideologi tertentu yang berarti keputusan dipengaruhi oleh suatu filosofi atau suatu perangkat prinsip tertentu. Sementara itu pengambil keputusan atau orang lain mendasarkan keputusannya pada suatu yang secara politis akan meningkatkan kekuasaannya secara pribadi.

Ketiga, kecenderungan terhadap pengambilan resiko. Untuk meningkatkan kecakapan dalam membuat keputusan, perawat harus membedakan situasi ketidakpastian dari situasi resiko, karena keputusan yang berbeda dibutuhkan dalam kedua situasi tersebut. Ketidakpastian adalah kurangnya pengetahuan hasil tindakan, sedangkan resiko adalah kurangnya kendali atas hasil tindakan dan menganggap bahwa si pengambil keputusan memiliki pengetahuan hasil tindakan walaupun ia tidak dapat mengendalikannya. Lebih sulit membuat keputusan dibawah ketidakpastian dibanding dibawah kondisi bahaya. Di bawah ketidakpastian si pengambil keputusan tidak memiliki dasar rasional terhadap pilihan satu strategi atas strategi lainnya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan :

1.      Posisi atau kedudukan. Dalam mengambil suatu keputusan posisi atau kedudukan sangat menentukan yaitu apakah posisi seseorang itu masuk ke dalam pembuat keputusan(decision maker), penentu keputusan (decision taker) atau karyawan (staff) karena dari penentuan posisi inilah kemudian dapat ditentukan bagian apa yang harus dikerjakan pada posisinya masing-masing sehingga keputusan yang diambil bisa tepat.

2. Masalah. Masalah merupakan suatu penghalang untuk tercapainya suatu tujuan, jadi dalam mengambil suatu keputusan harus benar-benar dipahami masalah yang sedang dihadapi sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan juga suatu tujuan dapat tercapai.

3. Situasi. Situasi merupakan keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan yang berkaitan satu sama lain dan yang secara bersama-sama memancarkan pengaruh terhadap kita beserta apa yang hendak kita perbuat.

4. Kondisi. Kondisi adalah keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat atau kemampuan kita. Sebagian besar faktor-faktor tersebut merupakan sumber daya-sumber daya.

5. Tujuan. Tujuan yang hendak dicapai baik tujuan perorangan, tujuan unit (kesatuan), tujuan organisasi, maupun tujuan usaha yang pada umumnya telah ditentukan. Tujuan yang ditentukan dalam pengambilan keputusan merupakan tujuan antara atau objektif.
Adapun dalam referensi lain pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor personal.

1.      Kognisi, artinya kualitas dan kuantitas pengetahuan yang di miliki. Misalnya ; Kemampuan menalar, memiliki kemampuan berfikir secara logis, dll.

2.      Motif, suatu keadaan tekanan dalam diri individu yang mempengaruhi, memelihara dan mengarahkan prilaku menuju suatu sasaran

3.      Sikap, Bagaimana keberanian kita dalam mengambil risiko kepututusan, pemilihan suasana emosi dan waktu yang tepat, mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

 

[1]        Gunawan, Imam (2010). Dasar Dasar Manajemen . Kediri, Jawa timur (Di akses 18 agustus2010).

[2]        Syahfitri, Nimas (2015) Pengambilan Keputusan Dalam Organisasi . Wordpress.

[3]        Sora, N (2015). Dalam http://www.pengertianku.net/2015/06/pengertian-struktur-organisasi-dan-fungsinya.html . (Diakses 16 juni  2015).